Moinews.my.id_MAKASSAR — Keluarga almarhum Ahmad Aril Muddin mendesak RSUP Makassar segera memberikan kepastian atas surat permohonan keringanan pembayaran biaya perawatan yang telah mereka ajukan. Hingga 2 Oktober 2026, keluarga mengaku belum menerima jawaban resmi dari pihak rumah sakit.
Desakan tersebut disampaikan Iwan (2/10/26) saat dikonfirmasi awak media, ayah sambung korban, yang mengatakan keluarga membutuhkan kepastian agar dapat menentukan solusi atas kewajiban biaya perawatan sesuai kemampuan ekonomi mereka.
“Kami sudah memasukkan surat permohonan keringanan pembayaran kepada RSUP Makassar, tetapi sampai sekarang, 2 Oktober 2026, kami belum mendapatkan jawaban resmi dari pihak RSUP Makassar,” ujar Iwan.
Motor untuk Mencari Nafkah Jadi Jaminan
Iwan menjelaskan kondisi ekonomi keluarganya sangat terbatas. Dirinya bekerja sebagai pengangkut sampah di wilayah Kelurahan Bontoduri dengan penghasilan sekitar Rp50 ribu per hari.
Menurut Iwan, persoalan biaya perawatan turut berdampak terhadap sumber penghasilannya. Ia menyebut satu unit sepeda motor miliknya dijadikan jaminan di RSUP Makassar.
Padahal, kendaraan tersebut selama ini digunakan untuk menunjang aktivitasnya bekerja dan mencari nafkah.
“Motor itu biasa saya pakai untuk mencari nafkah. Saya bekerja sebagai pengangkut sampah di wilayah Bontoduri. Karena motor dijadikan jaminan, saya juga susah untuk masuk kerja dan mencari penghasilan,” katanya.
Kondisi tersebut membuat Iwan berharap pihak rumah sakit dapat mempertimbangkan kemampuan ekonomi keluarga dalam penyelesaian kewajiban biaya perawatan.
Keluarga Minta Rincian Tagihan
Selain meminta jawaban atas permohonan keringanan, keluarga juga meminta RSUP Makassar memberikan rincian biaya perawatan dan pembayaran secara lengkap.
Berdasarkan Surat Pernyataan Utang Nomor KU.04.01/D.XXXIII.3.2/310/2026 tertanggal 21 September 2026, Ahmad Aril Muddin tercatat menjalani perawatan di ICU Gedung D RSUP Makassar pada 14–15 September 2026.
Dalam surat tersebut dicantumkan pembayaran sebesar Rp2 juta serta skema pembayaran angsuran sebesar Rp500 ribu setiap tanggal 10.
Namun, keluarga mencermati adanya perbedaan nominal dalam surat tersebut. Pada bagian rincian tercantum Rp41.810.478, sementara pada bagian pernyataan utang tercantum Rp39.810.478.
Perbedaan tersebut diharapkan dapat dijelaskan melalui rincian tagihan resmi dari pihak rumah sakit sehingga keluarga memperoleh gambaran yang jelas mengenai biaya perawatan, pembayaran yang telah dilakukan, dan sisa kewajiban.
Iwan juga menyampaikan bahwa setelah keluarga menyerahkan dana Rp2 juta, KTP miliknya dan KTP tantenya telah dikembalikan.
“Kami berharap pihak RSUP segera memberikan kepastian jawaban atas surat kami, supaya kami bisa memikirkan solusinya. Kami juga meminta bukti rincian pembayaran di RS,” ujar Iwan.
Berharap Bantuan Pemkot Makassar
Di tengah keterbatasan ekonomi tersebut, pihak keluarga juga berharap Pemerintah Kota Makassar melalui dinas terkait dapat memberikan perhatian dan membantu meringankan beban yang saat ini dihadapi keluarga.
Menurut Iwan, dukungan pemerintah daerah sangat dibutuhkan karena keluarga harus menghadapi kewajiban biaya perawatan sementara kemampuan ekonomi mereka terbatas dan kendaraan yang selama ini digunakan untuk mencari nafkah juga menjadi jaminan.
“Kami juga berharap Pemerintah Kota Makassar melalui dinas terkait bisa membantu meringankan beban kami,” harap Iwan.
Keluarga berharap permohonan tersebut dapat menjadi perhatian pihak terkait, sehingga terdapat solusi yang tidak semakin membebani kondisi ekonomi keluarga.
Keluarga masih menunggu jawaban resmi dari RSUP Makassar atas surat permohonan keringanan pembayaran yang telah mereka sampaikan.
Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini. Setiap klarifikasi, koreksi, atau hak jawab yang disampaikan akan dipertimbangkan untuk dimuat secara proporsional sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
