MOINEWS.MY.ID_LUWU — Aktivitas pertambangan awak emas PT Masmindo Dwi Area (MDA) di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, kembali mendapat sorotan. Ketua Pasukan Adat To Manurung, Ryan Latief La Kaseng, menegaskan bahwa keberadaan investasi pertambangan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah, bukan sekadar mengeksploitasi sumber daya alam.
Ryan mengatakan, investasi pertambangan pada prinsipnya dapat diterima sepanjang keberadaan perusahaan memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat lokal serta tetap memperhatikan perlindungan lingkungan.
“Tentunya selama perusahaan tersebut membawa manfaat buat masyarakat setempat, kita harus dukung. Tetapi kalau membawa dampak negatif, maka kita harus menghentikan aktivitas tambang tersebut jika tidak punya kontribusi buat pembangunan di daerah,” ujar Ryan.
Menurutnya, keberadaan perusahaan tambang tidak semestinya hanya diukur dari besarnya investasi, nilai produksi, maupun aktivitas ekonomi perusahaan.
Hal yang tidak kalah penting, kata Ryan, adalah sejauh mana manfaat tersebut benar-benar dirasakan masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasional.
Manfaat itu, menurutnya, dapat dilihat dari penyerapan tenaga kerja lokal, peluang usaha bagi masyarakat, pemberdayaan ekonomi, pembangunan daerah, hingga kontribusi terhadap pemerintah.
Ryan mengingatkan agar masyarakat Luwu tidak hanya menjadi pihak yang menerima konsekuensi dari aktivitas pertambangan, sementara manfaat ekonomi dari pengelolaan sumber daya alam tidak dirasakan secara proporsional.
“Kalau perusahaan tersebut hanya merampok kekayaan alam tanpa kontribusi, maka layak kita hentikan aktivitas tambang tersebut,” tegasnya.
Pernyataan tersebut merupakan pandangan Ryan mengenai prinsip pengelolaan sumber daya alam. Sementara itu, penilaian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran, dampak lingkungan maupun ketidakpatuhan perusahaan tetap memerlukan data dan verifikasi dari pihak berwenang.
Selain manfaat ekonomi, Ryan juga menyoroti pentingnya transparansi mengenai dasar hukum, perizinan, serta dokumen yang menjadi landasan pengelolaan pertambangan PT Masmindo.
Menurutnya, informasi tersebut penting diketahui masyarakat karena berkaitan dengan dasar pengelolaan wilayah pertambangan, hak dan kewajiban para pihak, serta ketentuan yang menjadi dasar kegiatan perusahaan.
“Masyarakat berhak mengetahui apa dasar pengelolaan sumber daya alam di daerahnya, apa kewajiban perusahaan, dan apa yang menjadi hak masyarakat serta pemerintah daerah,” kata Ryan.
Ia menilai keterbukaan informasi diperlukan agar tidak muncul pertanyaan dan persepsi berkepanjangan di tengah masyarakat mengenai pengelolaan sumber daya alam di wilayah Luwu.
Karena itu, pemerintah dan pihak perusahaan dinilai perlu menjelaskan informasi yang memang dapat diakses publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ryan juga menempatkan perlindungan lingkungan sebagai salah satu aspek utama yang harus diperhatikan dalam aktivitas pertambangan.
Menurutnya, kegiatan pertambangan harus dijalankan dengan memperhatikan kelestarian alam, kualitas lingkungan, serta keseimbangan ekosistem di sekitar wilayah operasi.
Seluruh limbah yang dihasilkan dari aktivitas pertambangan, kata Ryan, harus dikelola sesuai ketentuan dan standar lingkungan yang berlaku agar tidak menimbulkan dampak terhadap masyarakat maupun lingkungan sekitar.
“Jangan sampai masyarakat harus menanggung dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan, sementara manfaat ekonominya tidak dirasakan secara adil,” ujarnya.
Ryan juga mendorong agar PT Masmindo memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat lokal untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi yang muncul dari keberadaan perusahaan.
Menurutnya, keberadaan perusahaan dapat memberikan manfaat melalui penyerapan tenaga kerja lokal, peluang usaha, serta program pemberdayaan masyarakat yang memiliki manfaat berkelanjutan.
Ia menilai masyarakat Luwu jangan sampai hanya berada pada posisi sebagai pihak yang menerima dampak dari aktivitas pertambangan, sementara manfaat ekonomi dan pembangunan tidak dirasakan secara proporsional.
Ia juga meminta Pemerintah Kabupaten Luwu terbuka mengenai kontribusi dan dampak ekonomi maupun sosial dari pengelolaan sumber daya alam di wilayah tersebut.
Menurut Ryan, masyarakat berhak mengetahui sejauh mana keberadaan investasi pertambangan memberikan dampak terhadap daerah.
Informasi tersebut antara lain menyangkut penyerapan tenaga kerja lokal, pemberdayaan masyarakat, peluang usaha, pembangunan, kontribusi terhadap penerimaan daerah, serta pelaksanaan perlindungan lingkungan.
“Pemerintah Kabupaten juga harus transparan, sudah berapa banyak dampak positif yang diberikan oleh pengelola potensi alam di Tanah Luwu. Kalau hanya datang merusak lingkungan, maka hentikan,” pungkas Ryan.
Menurutnya, transparansi pemerintah diperlukan agar masyarakat memiliki informasi yang memadai untuk menilai manfaat dan dampak keberadaan industri pertambangan di daerahnya.
Dalam pengelolaan sumber daya alam, transparansi dinilai tidak cukup hanya melalui pernyataan atau klaim dari masing-masing pihak.
Masyarakat membutuhkan data yang dapat diverifikasi mengenai dasar pengelolaan, status perizinan, kewajiban perusahaan, realisasi program pemberdayaan, tenaga kerja lokal, kontribusi terhadap daerah, serta pemenuhan kewajiban lingkungan.
Dengan demikian, pembahasan mengenai keberadaan pertambangan tidak semata-mata berhenti pada persoalan mendukung atau menolak investasi.
Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah kewajiban perusahaan telah dijalankan, apakah masyarakat memperoleh manfaat yang semestinya, bagaimana dampak lingkungan dikelola, serta apakah pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Berbagai persoalan terkait aktivitas pertambangan PT Masmindo di Luwu masih menjadi perhatian sejumlah pihak.
Karena itu, setiap dugaan mengenai dampak lingkungan, persoalan lahan, manfaat ekonomi maupun pelaksanaan kewajiban perusahaan perlu dikonfirmasi kepada pihak perusahaan dan pemerintah terkait agar informasi yang disampaikan kepada publik tetap berimbang.
PT Masmindo Dwi Area memiliki ruang untuk memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pengelolaan, perizinan, kewajiban perusahaan, pengelolaan lingkungan, kontribusi terhadap masyarakat, serta data lain yang relevan.
Pemerintah pusat maupun Pemerintah Kabupaten Luwu juga memiliki posisi penting untuk menjelaskan aspek kewenangan, legalitas, pengawasan, kontribusi daerah, serta pelaksanaan kewajiban perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pada akhirnya, pengelolaan tambang emas di Luwu bukan hanya menyangkut investasi dan produksi. Di dalamnya terdapat kepentingan masyarakat, lingkungan, pemerintah daerah, kepastian hukum, serta masa depan sumber daya alam daerah.
Karena itu, keterbukaan mengenai dasar pengelolaan, perizinan, kewajiban perusahaan, manfaat bagi masyarakat dan kontribusi terhadap daerah menjadi bagian penting dari pertanggungjawaban publik.
Tim media membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi PT Masmindo Dwi Area, Pemerintah Kabupaten Luwu, maupun pihak terkait lainnya sesuai ketentuan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Muslimin)
