News  

LBH MRI Tegas: Hukum Tak Boleh Lemah! Penyerang Advokat Titin Hartati Wajib Ditahan Sekarang Juga

 

LBH MRI Tegas: Hukum Tak Boleh Lemah! Penyerang Advokat Titin Hartati Wajib Ditahan Sekarang Juga

Moinews.id, Jakarta — Advokat Ansar, S.H., C.Pt., anggota PERADI Nusantara sekaligus Ketua Umum Lembaga Bantuan Hukum Macan Rakyat Indonesia (LBH MRI), menyatakan dukungan dan solidaritas kepada rekan sejawatnya, Advokat Titin Hartati, S.H., M.Kn., yang menjadi korban dugaan penganiayaan saat sedang menjalankan tugas profesinya.

Ansar mendesak aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian, agar segera mengambil langkah hukum yang tegas terhadap tersangka Siti Saripah, termasuk melakukan penahanan apabila telah terpenuhi syarat dan alasan penahanan sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum acara pidana.

“Kami memberikan dukungan penuh kepada rekan sejawat kami, Ibu Titin Hartati. Kami meminta Kepolisian tidak membiarkan perkara ini berlarut-larut dan segera mengambil langkah hukum yang diperlukan, termasuk melakukan penahanan terhadap tersangka apabila secara hukum telah memenuhi persyaratannya,” ujar Ansar.

Diketahui, peristiwa dugaan penganiayaan tersebut terjadi pada 19 Desember 2025 sekitar pukul 19.00 WIB di wilayah Bogor. Dalam peristiwa tersebut, Titin Hartati diduga mengalami kekerasan ketika sedang menjalankan tugas berdasarkan kuasa untuk menjaga, menempati, merawat, dan menguasai secara fisik sebuah rumah milik Hartono Kusnan.

Akibat kejadian tersebut, korban dilaporkan mengalami luka memar dan patah pada salah satu jari kaki. Peristiwa tersebut kemudian dilaporkan ke Polsek Babakan Madang pada 20 Desember 2025 melalui Laporan Nomor STPP/173/XII/2025/Jbr/Res Bgr/Sek Bbk Madang.

Setelah dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan serta pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, Siti Saripah kemudian ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Ketetapan Nomor S.Tap/08/III/2026/Reskrim tertanggal 15 Maret 2026.

Namun, hingga saat ini muncul pertanyaan mengenai alasan tersangka belum dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan).

Menurut informasi yang diterima korban, tersangka dinilai kooperatif oleh penyidik dan proses perkara telah dilimpahkan kepada Kejaksaan Cibinong. Dalam perkembangan terakhir, tersangka disebut masih menjalani status tahanan kota.

Bagi Ansar, persoalan tersebut perlu mendapatkan perhatian serius karena perkara ini menyangkut dugaan kekerasan terhadap seorang advokat yang sedang menjalankan tugas profesinya.

“Ini bukan persoalan pribadi semata. Ketika seorang advokat diduga mengalami kekerasan ketika sedang menjalankan tugas profesinya, maka kita harus melihat persoalan ini sebagai bagian dari upaya menjaga marwah dan kehormatan profesi advokat,” tegasnya.

Ansar menekankan bahwa dirinya tidak meminta adanya perlakuan istimewa terhadap korban maupun tersangka. Namun, menurutnya, aparat penegak hukum harus memberikan penjelasan yang transparan mengenai setiap keputusan hukum yang diambil dalam perkara tersebut.

“Kami tidak meminta hukum diperlakukan berbeda. Justru kami meminta hukum ditegakkan secara objektif. Apabila memang secara hukum terdapat alasan dan syarat untuk melakukan penahanan, maka kami mendesak agar penahanan segera dilakukan. Jangan sampai masyarakat melihat adanya perbedaan perlakuan dalam penegakan hukum,” katanya.

Sebagai Advokat PERADI Nusantara dan Ketua Umum LBH MRI, Ansar juga menyampaikan bahwa solidaritas terhadap Titin Hartati merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan dan kehormatan seluruh advokat dalam menjalankan tugas profesinya.

“Advokat ketika menjalankan profesinya bukan sedang mencari masalah. Advokat sedang menjalankan amanat hukum dan kepentingan klien. Karena itu, apabila seorang advokat mengalami kekerasan dalam menjalankan tugasnya, negara harus hadir memberikan perlindungan,” ujar Ansar.

Ia meminta Kepolisian dan Kejaksaan memastikan seluruh proses perkara berjalan secara profesional, transparan, objektif, dan berkeadilan, serta memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada korban.

“Kami akan terus mengawal persoalan ini secara konstitusional dan sesuai koridor hukum. Kami percaya aparat penegak hukum memiliki komitmen untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Hukum harus berlaku sama bagi siapa pun, tanpa melihat latar belakang dan kedudukan seseorang,” tutup Ansar.

Sumber : Adv. Ansar, S.H., C.Pt.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *