FORMASI Gowa Laporkan Dugaan Penyalahgunaan Dana BOS SD Negeri Biringkaloro ke Kejari Gowa ‎

‎GOWA, 30 September 2026 — Komando Pusat Forum Aktivis Mahasiswa (FORMASI) Koordinator Gowa melayangkan laporan pengaduan kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Gowa terkait dugaan tindak pidana penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2016 sampai 2024 di SD Negeri Biringkaloro, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.
‎
‎Laporan tersebut disampaikan melalui surat bernomor 028/LP/FORMASI/DPD/IX/2026 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Gowa Cq. Kasi Intel Kejaksaan Gowa di Sungguminasa.
‎
‎FORMASI Gowa menyebut laporan tersebut merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mendorong terciptanya tata kelola pendidikan yang transparan, akuntabel dan profesional, khususnya dalam pengelolaan anggaran negara di lingkungan satuan pendidikan.
‎
‎Berdasarkan laporan dan informasi yang diterima FORMASI Gowa, terdapat sejumlah dugaan ketidaksesuaian dalam pengelolaan dana BOS di SD Negeri Biringkaloro pada periode anggaran 2016-2024 yang dilaporkan, termasuk penggunaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ).
‎
‎Salah satu poin yang dilaporkan adalah pencairan dana BOS Tahun Anggaran 2020 tahap ketiga sebesar Rp109.350.000 yang menurut laporan FORMASI diduga tidak disertai pelaksanaan kegiatan sebagaimana mestinya.
‎
‎Selain itu, FORMASI juga melaporkan dugaan adanya rekayasa dalam dokumen pertanggungjawaban serta penggunaan stempel dalam proses administrasi pengelolaan dana BOS. Informasi tersebut, menurut FORMASI, diperoleh dari laporan masyarakat dan pihak yang mengetahui kondisi di sekolah.
‎
‎FORMASI Gowa juga mempertanyakan mekanisme penyusunan LPJ. Dalam laporan pengaduannya disebutkan bahwa LPJ diduga dibuat oleh kepala sekolah, sementara bendahara disebut hanya membubuhkan tanda tangan pada dokumen pertanggungjawaban tersebut.
‎
‎Adapun dana BOS yang disebut dalam laporan untuk SD Negeri Biringkaloro Tahun Anggaran 2020 antara lain sebesar Rp120.690.000 pada tahap pertama dan Rp160.920.000 pada tahap kedua.
‎FORMASI juga menyoroti sejumlah pos kegiatan yang menurut laporan diduga tidak sesuai dengan pelaksanaan sebenarnya, di antaranya LPJ kegiatan evaluasi pembelajaran, pengelolaan sekolah, pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, pengembangan manajemen sekolah, langganan daya dan jasa, serta pembayaran tenaga honorer.
‎
‎Selain persoalan tersebut, laporan FORMASI turut mencantumkan rincian penggunaan dana BOS yang perlu diklarifikasi dan diverifikasi lebih lanjut oleh aparat penegak hukum.
‎
‎Minta Kejari Gowa Lakukan Pemeriksaan
‎Atas berbagai dugaan tersebut, FORMASI Gowa meminta Kejaksaan Negeri Gowa menindaklanjuti laporan dengan melakukan klarifikasi dan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait serta menelusuri dokumen pengelolaan dana BOS SD Negeri Biringkaloro.
‎
‎FORMASI menilai pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah terdapat penyimpangan dalam penggunaan dana BOS dan apakah pengelolaan serta pertanggungjawaban anggaran telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
‎
‎“Laporan ini kami sampaikan agar aparat penegak hukum dapat melakukan pemeriksaan secara objektif terhadap dugaan penyalahgunaan dana BOS di SD Negeri Biringkaloro. Kami menyerahkan sepenuhnya proses pembuktian kepada aparat yang berwenang,” kata Danial selaku Ketua FORMASI Gowa dalam laporan pengaduannya.
‎
‎FORMASI Gowa menegaskan bahwa laporan tersebut merupakan bentuk pengawasan masyarakat dan bukan vonis terhadap pihak tertentu. Kebenaran atas dugaan yang dilaporkan harus dibuktikan melalui proses klarifikasi, pemeriksaan dokumen, serta penyelidikan oleh aparat penegak hukum.
‎
‎FORMASI berharap Kejari Gowa dapat memberikan perhatian terhadap laporan tersebut dan memastikan pengelolaan dana BOS di SD Negeri Biringkaloro berjalan transparan, akuntabel serta benar-benar digunakan untuk mendukung kebutuhan pendidikan dan kepentingan peserta didik.
‎
‎FORMASI Gowa juga membuka ruang bagi pihak SD Negeri Biringkaloro maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan klarifikasi atau tanggapan atas laporan tersebut.(**)