Moinews.my id — Bone, Proses penjatuhan sanksi disiplin terhadap seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjabat sebagai Sekretaris Desa (Sekdes) Nagauleng, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, menjadi sorotan publik. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Indonesia Anti Korupsi (INAKOR) Sulawesi Selatan menduga terdapat pelanggaran prosedur administrasi kepegawaian serta potensi konflik kepentingan dalam penanganan kasus tersebut.
Kasus ini bermula dari pemeriksaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bone terhadap Nurlaelah, ASN pemangku jabatan Sekdes Nagauleng, atas dugaan pelanggaran disiplin.
Berdasarkan Keputusan Bupati Bone Nomor 606 Tahun 2025 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin, Nurlaelah dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran berupa penyalahgunaan wewenang. Tindakan tersebut berupa pembubuhan cap jempol pada dokumen resmi yang bukan merupakan hak atau tanggung jawab jabatannya. Perbuatan ini dinilai melanggar Pasal 5 huruf m Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang mewajibkan setiap PNS menjaga integritas dan tidak menyalahgunakan kewenangan.
Meskipun sanksi akhir dijatuhkan oleh Bupati, proses menuju keputusan tersebut memunculkan polemik serius terkait hierarki kewenangan dan objektivitas.
Sebelum Keputusan Bupati diterbitkan, Camat Cenrana diketahui telah menerbitkan Surat Nomor 005/110/CNR/VIII/2025 tertanggal 26 Agustus 2025. Surat tersebut berisi rekomendasi kepada Kepala Desa Nagauleng untuk menjatuhkan sanksi teguran tertulis kepada Sekdes.
Menindaklanjuti rekomendasi camat, Kepala Desa Nagauleng kemudian menerbitkan Keputusan Kepala Desa Nagauleng Nomor 15 Tahun 2025 tertanggal 27 Agustus 2025 tentang Sanksi Administrasi bagi Perangkat Desa. Keputusan ini didasarkan pada hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan rekomendasi Camat.
Dalam keterangannya (20/7/26), Ketua DPW LSM INAKOR Sulsel, Asri, menilai terdapat kesalahan fundamental dalam rantai komando pemberian sanksi tersebut.
“Penjatuhan hukuman disiplin terhadap PNS secara prinsip merupakan kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau pejabat yang mendapat delegasi sesuai PP Nomor 94 Tahun 2021. Dalam kasus ini, meskipun akhirnya Bupati Bone yang menjatuhkan sanksi melalui SK Nomor 606/2025, adanya intervensi sanksi administratif dari Kepala Desa berdasarkan rekomendasi Camat menciptakan kerancuan yuridis,” ujar Asri.
Selain masalah prosedur, INAKOR menyoroti adanya indikasi kuat konflik kepentingan (conflict of interest). Diketahui bahwa Kepala Desa Nagauleng, yang menerbitkan keputusan teguran tertulis terhadap bawahannya, memiliki hubungan suami-istri dengan Nurlaelah (Sekdes yang bersangkutan).
Kondisi ini dinilai bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, profesional, dan objektif. INAKOR menekankan bahwa setiap pejabat pemerintahan wajib menghindari benturan kepentingan sebagaimana diamanatkan dalam:
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mewajibkan pejabat bertindak objektif dan bebas dari konflik kepentingan.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menegaskan prinsip merit, akuntabilitas, dan bebas dari intervensi pribadi dalam manajemen ASN.
Atas dasar temuan tersebut, DPW LSM INAKOR Sulawesi Selatan mendesak :
Bupati Bone untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap legalitas proses pemberian sanksi, termasuk menelaah validitas Keputusan Kepala Desa Nagauleng Nomor 15 Tahun 2025.
Inspektorat Kabupaten Bone dan Ombudsman Republik Indonesia untuk memeriksa dugaan konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan tersebut guna memastikan terpenuhinya asas good governance.
“Penegakan disiplin ASN harus transparan dan sesuai mekanisme hukum agar tidak menimbulkan persepsi perlakuan istimewa atau penyalahgunaan wewenang,” tambah Asri.
Sebagai bagian dari hak masyarakat memperoleh informasi publik sesuai UU Nomor 14 Tahun 2008, INAKOR telah berupaya meminta klarifikasi kepada Pemerintah Kecamatan Cenrana mengenai dasar hukum penerbitan surat rekomendasi sanksi tersebut.
INAKOR Sulsel mencatat dua kali pengiriman surat permintaan klarifikasi yaitu : Surat pertama dikirim pada 15 September 2025, dan Surat kedua dikirim pada 4 Juni 2026.
Kedua surat tersebut meminta penjelasan mengenai dasar kewenangan Camat Cenrana dalam merekomendasikan sanksi terhadap seorang ASN setingkat Sekretaris Desa. Namun, hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Kecamatan Cenrana belum memberikan tanggapan resmi.
“Hingga saat ini, kami belum menerima jawaban atau klarifikasi resmi dari pihak kecamatan,” tutup Asri.
Redaksi tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan membuka ruang seluas-luasnya bagi seluruh pihak yang berkepentingan untuk menggunakan hak jawab dan hak koreksi sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Setiap klarifikasi yang disampaikan akan dimuat secara proporsional demi menjaga keseimbangan informasi dan kepentingan publik. (***)
