Moinews.my.id_MAKASSAR — Dugaan kejanggalan data pendidikan di PKBM Surya Mandiri, Kabupaten Gowa, menjadi sorotan setelah Amriana mengadukan persoalan tersebut ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulawesi Selatan pada Selasa (13/10/2026).
Amriana mempersoalkan data anaknya dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang tercatat lulus pada 2025, padahal menurut pengakuannya, anak tersebut masih duduk di kelas III SMA dan tidak pernah didaftarkan ke PKBM Surya Mandiri.
Ia meminta aparat menelusuri asal-usul data, proses pencatatan kelulusan, serta kemungkinan pelanggaran hukum, termasuk yang berkaitan dengan pelindungan data pribadi.
Keterangan tersebut disampaikan Amriana saat berdiskusi dan memberikan keterangan kepada awak media, didampingi tim kuasa hukumnya, di salah satu warung kopi di Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar, Selasa (13/10/2026).
Amriana mengungkapkan, persoalan tersebut pertama kali diketahuinya setelah pihak Pesantren Hasanuddin menghubunginya mengenai data pendidikan anaknya.
Setelah menelusuri informasi tersebut, ia mendapati data anaknya tercatat di PKBM Surya Mandiri dengan status kelulusan pada 2025.
Menurut Amriana, pencatatan tersebut menimbulkan pertanyaan serius karena ia mengaku tidak pernah mendaftarkan anaknya ke lembaga pendidikan tersebut. Ia juga menyatakan bahwa anaknya masih menempuh pendidikan di tingkat SMA dan tidak pernah berpindah sekolah sejak jenjang SMP.
Persoalan ini, menurutnya, bukan sekadar ketidaksesuaian administrasi. Amriana menyebut status data yang dipersoalkan turut menghambat penggunaan Dapodik anaknya untuk mengikuti Tes Kemampuan Akademik (TKA).
Kondisi tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan mendasar: bagaimana data anaknya bisa tercatat di lembaga tersebut, siapa yang mengajukan dokumen, dan apa dasar pencatatan kelulusan pada 2025?
Pertanyaan itu perlu dijawab melalui penelusuran dokumen dan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang berkaitan.
Amriana mengatakan telah menghubungi kepala PKBM Surya Mandiri untuk meminta penjelasan mengenai pencatatan data anaknya.
Menurut keterangan yang diterimanya, kepala PKBM menyampaikan bahwa seseorang pernah datang membawa dokumen ke lembaga tersebut, tetapi identitas orang yang membawa dokumen itu tidak diketahui.
Penjelasan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai prosedur penerimaan dan verifikasi dokumen. Siapa yang menyerahkan dokumen tersebut? Apa isi dan dasar penggunaannya? Bagaimana identitas peserta didik diverifikasi sebelum data diproses?
Amriana juga menjelaskan bahwa data anaknya disebut telah ditarik dari PKBM Surya Mandiri untuk keperluan administrasi di Pesantren Hasanuddin.
Namun, berdasarkan informasi yang diterimanya dari operator pesantren, data tersebut masih menunjukkan status kelulusan dari PKBM Surya Mandiri pada 2025, termasuk informasi mengenai ijazah.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai riwayat perubahan data, status administrasi peserta didik, serta dokumen yang menjadi dasar pencatatan kelulusan.
Dalam pengaduannya pada Selasa (13/10/2026), Amriana menyerahkan empat dokumen yang menurutnya berkaitan dengan persoalan tersebut, yakni:
1. Tangkapan layar profil peserta didik dalam Dapodik.
2. Surat keterangan pindah atau keluar dari PKBM Surya Mandiri.
3. Tangkapan layar validasi data pendidikan.
4. Ijazah MTs tahun ajaran 2023/2024.
Dokumen tersebut diserahkan sebagai bahan pendukung agar aparat dapat memeriksa kesesuaian data, riwayat pendidikan, dan dasar pencatatan status kelulusan yang dipersoalkan.
Penyerahan dokumen tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana. Namun, dokumen tersebut dapat menjadi bahan awal bagi aparat untuk menguji keterangan, menelusuri proses administrasi, dan meminta penjelasan dari pihak-pihak terkait.
Dugaan penggunaan data pribadi anak tanpa sepengetahuan orang tua menjadi salah satu aspek yang perlu diperiksa dalam perkara ini.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi mengatur larangan penggunaan data pribadi secara melawan hukum. Pasal 65 ayat (3) menyatakan bahwa setiap orang dilarang secara melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya. Ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 67 ayat (3), dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp5 miliar apabila unsur tindak pidananya terpenuhi.
Selain itu, Pasal 66 jo. Pasal 68 UU PDP mengatur larangan dan sanksi pidana terkait pembuatan data pribadi palsu atau pemalsuan data pribadi dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.
Dalam konteks persoalan Dapodik ini, aparat perlu memastikan terlebih dahulu jenis data yang diproses, siapa yang memasukkan atau mengubah data, dasar kewenangannya, serta apakah terdapat unsur kesengajaan dan perbuatan melawan hukum.
Dugaan penyalahgunaan data maupun kemungkinan penerbitan ijazah yang tidak sesuai prosedur juga belum dapat dinyatakan sebagai fakta sebelum memperoleh pembuktian. Tidak ada dasar untuk menyimpulkan bahwa telah terjadi praktik jual beli ijazah hanya berdasarkan kejanggalan data yang dilaporkan.
Amriana bersama tim kuasa hukumnya menyatakan menyerahkan penanganan persoalan tersebut kepada kepolisian. Mereka berharap pemeriksaan dilakukan secara profesional, objektif, dan transparan, termasuk dengan menelusuri asal-usul dokumen, pihak yang memasukkan data, serta dasar penetapan status kelulusan yang dipersoalkan.
Mereka meyakini kepolisian bersama dukungan masyarakat dapat berperan dalam mewujudkan keadilan dan menegakkan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Bagi Amriana, persoalan ini bukan sekadar masalah administrasi. Ia menginginkan kejelasan mengenai riwayat pendidikan anaknya agar data yang dipersoalkan tidak terus menjadi hambatan dalam proses pendidikan.
Ia berharap pengaduan beserta dokumen pendukung yang disampaikan dapat ditindaklanjuti secara serius sehingga persoalan tersebut terungkap berdasarkan fakta dan bukti.
Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada seluruh pihak terkait sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Timred)
