MOINEWS.MY.ID_LUWU, SULSEL — Polemik lahan dan aktivitas pertambangan emas proyek Awak Mas di Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, memasuki babak baru. Pihak ahli waris Abdul Salam Tandulangi menyatakan akan membawa persoalan tersebut ke Pemerintah Pusat melalui pertemuan di Jakarta pada awal Oktober 2026.
Salah satu ahli waris, Rahmat, mengatakan pihaknya akan menyampaikan sejumlah dokumen dan data terkait aktivitas PT Masmindo Dwi Area (MDA), termasuk persoalan lahan dan Kontrak Karya 1998.
“Rencana pertemuan dengan Pemerintah Pusat awalnya dijadwalkan September. Karena ada kunjungan ke lokasi bersama DPRD Sulsel, maka pertemuan tersebut diundur ke awal Oktober,” kata Rahmat.
Menurut Rahmat, pihak ahli waris telah menyiapkan dokumen, rekaman, hasil pemeriksaan tim INAFIS, serta data sementara yang mereka kumpulkan berkaitan dengan persoalan tambang dan lahan yang mereka klaim sebagai hak keluarga.
Kontrak Karya 1998 Jadi Persoalan Utama
Keterbukaan Kontrak Karya 1998 menjadi salah satu poin utama yang akan disampaikan kepada Pemerintah Pusat.
MDA sebelumnya menyatakan sebagai pemegang Kontrak Karya Generasi VII sejak 19 Januari 1998. Dalam informasi perusahaan, kontrak tersebut mengalami perubahan pada 14 Maret 2018 dengan wilayah kontrak disebut seluas 14.390 hektare di Kecamatan Latimojong.
Ahli waris meminta pemerintah menjelaskan secara transparan batas wilayah kontrak, dasar penguasaan lahan, riwayat tanah, proses pembebasan hak, pemberian ganti rugi, serta dokumen yang menjadi dasar perubahan dan pelaksanaan Kontrak Karya.
Bagi pihak keluarga, keterbukaan dokumen diperlukan untuk memperjelas hubungan antara wilayah Kontrak Karya dengan bidang tanah yang mereka klaim sebagai hak keluarga.
Di sisi lain, MDA sebelumnya menyatakan wilayah kegiatan berada dalam wilayah Kontrak Karya yang diperoleh berdasarkan kontrak dengan pemerintah. Untuk bidang tanah yang diklaim masyarakat, perusahaan menyebut penyelesaiannya dilakukan melalui proses pembebasan hak dan ganti rugi.
Bawa Data dan Rekaman
Rahmat menegaskan pihaknya tidak ingin mengambil kesimpulan sendiri terhadap materi yang mereka miliki.
“Rekaman tersebut akan kami serahkan kepada Pemerintah Pusat untuk dikaji, diverifikasi, dan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.
Ia mengatakan hasil pemeriksaan tim INAFIS dan data sementara mengenai Kontrak Karya 1998 juga akan diserahkan untuk diperiksa oleh lembaga berwenang.
Keterlibatan Macmahon Turut Dipertanyakan
Ahli waris juga menyoroti keterlibatan Macmahon, perusahaan jasa pertambangan asal Australia, dalam proyek Awak Mas.
Informasi resmi Macmahon menyebut proyek Awak Mas sebagai proyek pertambangan terbuka dengan nilai kontrak sekitar A$463 juta dan durasi tujuh tahun, dengan PT Masmindo Dwi Area sebagai klien.
Kehadiran kontraktor tersebut menjadi perhatian ahli waris karena berlangsung ketika persoalan lahan yang mereka klaim masih mereka perjuangkan.
“MDA mampu bekerja sama dengan perusahaan asing, sementara penyelesaian dengan kami sebagai ahli waris seolah-olah diabaikan. Kami merasa kecewa. Kami ini warga Luwu dan yang kami perjuangkan adalah hak atas tanah yang kami klaim,” ujar Rahmat.
Ia meminta pemerintah menjelaskan ruang lingkup pekerjaan Macmahon, tenaga kerja yang terlibat, manfaat ekonomi bagi daerah dan masyarakat, serta mekanisme pengawasan pemerintah.
Ahli Waris Pertanyakan Dugaan Intervensi
Persoalan lain yang hendak disampaikan adalah dugaan adanya intervensi pihak tertentu dalam proses penyelesaian persoalan MDA.
“Apakah ada backing-an dari pejabat negara sehingga perusahaan mereka leluasa memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan mereka?” kata Rahmat.
Pernyataan tersebut merupakan dugaan dan pertanyaan dari pihak ahli waris yang masih memerlukan pembuktian.
Rahmat menyatakan pihaknya siap menyerahkan bukti kepada pemerintah apabila diperlukan.
“Kami tidak ingin menuduh tanpa bukti. Kalau memang ada pejabat yang membekingi, biarkan negara yang memeriksa. Kalau tidak ada, negara juga harus menjelaskan kepada kami bahwa tidak ada intervensi,” ujarnya.
Penanganan Perkara di Propam Ikut Dipersoalkan
Ahli waris juga berencana meminta penjelasan mengenai laporan yang mereka sebut pernah disampaikan kepada Propam Mabes Polri.
Rahmat mengatakan pihaknya akan mempertanyakan laporan terhadap 17 penyidik Mabes Polri yang menurut keterangannya pernah menangani perkara mereka.
“Kami akan meminta untuk membuka hasil laporan kami di Propam Mabes Polri terhadap 17 penyidik Mabes Polri yang menangani kasus kami dan di-SP3 tanpa tahu dasar pemberhentian kasus tersebut,” katanya.
Namun, status laporan, jumlah pihak yang dilaporkan, proses pemeriksaan, serta dasar penghentian perkara tersebut masih perlu diverifikasi melalui dokumen resmi dari institusi yang berwenang.
Menunggu Verifikasi Pemerintah
Rahmat berharap pertemuan tersebut menjadi ruang bagi ahli waris untuk menyerahkan dokumen sekaligus meminta Pemerintah Pusat melakukan verifikasi terhadap berbagai persoalan yang mereka sampaikan.
“Kami selaku ahli waris berharap dengan hadirnya negara bersama kami, PT Masmindo Dwi Area harusnya terbuka mengenai data Kontrak Karya 1998 dan kami juga membuka ruang untuk menyelesaikan persoalan,” ujar Rahmat.
Polemik tambang Awak Mas kini menunggu pembuktian melalui dokumen dan pemeriksaan lembaga berwenang, terutama terkait status lahan, Kontrak Karya 1998, penyelesaian hak masyarakat, aktivitas kontraktor pertambangan, serta laporan yang disampaikan pihak ahli waris.
Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada seluruh pihak yang disebut atau berkaitan dengan pemberitaan ini. Setiap klarifikasi, koreksi, maupun hak jawab akan ditindaklanjuti dan dimuat secara proporsional sesuai prinsip keberimbangan serta ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.(R3/Mus)
